Pelacuran di Tanah Suci (?)

Daya tarik Arab Saudi tentu lantaran Makkah dan Madinah. Tepatnya, di sana ada Masjidil Haram dengan Ka'bahnya dan Masjid Nabawi dengan Raudlah dan makam Rasulullah SAW. Hingga tahun 1970-an, banyak orang Indonesia pergi ke Makkah dan Madinah selain untuk haji dan umrah, juga menuntut ilmu. Boleh dikata, hampir semua kiai dan ulama besar di Indonesia pada era itu adalah produk Makkah dan Madinah.

Mereka mukim di sana beberapa tahun untuk belajar kepada guru-guru terkenal yang mengajar berbagai disiplin ilmu di sudut-sudut (zawiyah) Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Para penuntut ilmu itu dikenal sebagai mukimin. Di luar belajar, mereka juga bekerja kepada para sheikh yang melayani jamaah haji dan umrah. Sejumlah mukimin ada yang kemudian menjadi guru-guru terkenal di Makkah. Tersebutlah, antara lain, Sheikh Nawawi Albantani (Banten), Sheikh Yasin Alpadangi (Padang), dan Sheikh Dahlan Alkadiri (Kediri).

Pada pertengahan 1970-an, bersamaan dengan booming minyak, Pemerintah Arab Saudi mulai mereformasi sistem pendidikannya. Ajar-mengajar secara tradisional di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dipindahkan ke universitas-universitas dengan kurikulum dan sistem modern. Di Madinah, misalnya, ada Universitas Islam Madinah. Sedangkan, di Makkah ada Universitas Ummul Quro. Anak didik yang tadinya boleh siapa saja, di sistem pendidikan modern mahasiswa harus lulus tes seleksi dan mendapat beasiswa dari Pemerintah Saudi.

Sejak itu, mahasiswa yang menuntut ilmu ke Makkah dan Madinah pun menyusut. Hanya mereka yang mendapat beasiswa yang bisa diterima kuliah di Universitas Madinah, Ummul Quro, dan perguruan tinggi lainnya di Saudi. Namun, bukan berarti jumlah mukimin Indonesia berkurang. Booming minyak pada 1970-an dan terus berlangsung hingga kini memberi lompatan besar ekonomi Arab Saudi. Kesejahteraan rakyat tiba-tiba meningkat tajam. Mereka pun membutuhkan pembangunan infrastruktur besar-besaran. Namun, sumber daya manusia setempat ternyata belum siap.

Kondisi itu telah membuka lapangan kerja yang luas bagi orang-orang asing. Dari kuli bangunan, sopir, perawat, guru/dosen, hingga pembantu rumah tangga dan tenaga kasar lainnya. Maka, berbondong-bongdonglah tenaga asing dari berbagai negara ke Saudi, termasuk dari Indonesia. Baik yang direkrut langsung oleh perusahaan/kontraktor maupun yang datang sendiri-sendiri. Yang terakhir ini biasanya datang ke Saudi dengan visa umrah atau haji.

Predikat mukimin pun berubah. Dari penuntut ilmu menjadi para pekerja. Dari hanya laki-laki menjadi ada perempuannya, yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Istilah TKI (tenaga kerja Indonesia) dan TKW (tenaga kerja wanita) pun berawal dari sini.

Hingga akhir 1970-an atau awal 1980-an para TKI dan TKW yang bekerja Arab Saudi jumlahnya sudah ribuan. Baik yang bervisa resmi sebagai tenaga kerja (legal) maupun yang ilegal. Yang ilegal bahkan jumlahnya lebih banyak. Bukan hanya dari Indonesia, tapi juga negara-negara lain. Karena itu Pemerintah Saudi kemudian mengadakan razia besar-besaran terhadap tenaga kerja asing ilegal ini.

Sejak itu, sekitar 1980-an dan hingga 1990-an, Pemerintah Saudi mengeluarkan kebijakan baru. Umrah atau haji hanya bisa melalu biro perjalanan resmi. Maksudnya, agar tidak ada lagi jamaah haji atau umrah yang kemudian bekerja di Saudi secara ilegal. Sedangkan, mereka yang benar-benar ingin bekerja harus melalui agen resmi pengerah tenaga kerja.

Dengan kebijakan baru itu, jumlah orang-orang Indonesia yang ingin bekerja di Saudi bukannya surut, justru bertambah. Alasannya, ya, itu tadi, bisa haji dan umrah sambil bekerja. Apalagi, di negeri sendiri kesempatan kerja sangat sulit. Namun, untuk bekerja di Saudi tidak selalu menyenangkan. Bagi yang mendapatkan majikan baik tentu sangat beruntung. Bahkan, ada yang bisa keliling dunia mengikuti majikannya. Tapi, bisa buntung buat mereka yang mendapatkan majikan buruk.

Kita pun sering mendengar perlakuan buruk yang dialami para pembantu rumah tangga di Saudi. Dari penyiksaan fisik, pelecehan seksual, hingga tidak digaji dan seterusnya. Banyak di antara mereka kemudian melarikan diri dari majikannya. Dari sejumlah teman di Saudi, saya beberapa kali mendapatkan cerita mengenaskan tentang nasib buruk yang dialami TKW kita yang melarikan diri dari majikannya.

Ketika melarikan diri, para TKW tidak tahu harus pergi ke mana. Tidak sempat membawa pakaian dan perbekalan lainnya, sementara paspor ditahan majikan. Saat itulah datang orang-orang (juga dari Indonesia) yang menawarkan memberi penampungan. Di rumah penampungan mereka diberi makan, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Namun, setelah dua atau tiga bulan kemudian, sang tuan rumah yang ternyata bagian dari jaringan mafia, menyodorkan biaya yang harus diganti oleh si TKW selama di penampungan.

Tentu saja si TKW tidak mempunyai uang buat pengganti. Mereka pun terpaksa menerima 'paksaan' dari mafia untuk menjadi pelacur. Menurut teman-teman saya, pelanggannya kebanyakan para kuli atau tenaga kasar dari Pakistan, Bangladesh, India, dan negara-negara Afrika. Sedangkan, uang jasa pelayanan seks itu hanya 50 riyal untuk lima atau bahkan 10 orang.

Itulah sebabnya, Anda jangan kaget bila di kalangan bawah tenaga kerja asing di Saudi, perempuan Indonesia dipanggil 'Siti Rahmah Hamsah Riyal'. Maksudnya, perempuan Indonesia hanya dihargai lima riyal. Padahal, Siti Rahmah ini sebelumnya panggilan terhormat untuk jamaah haji perempuan yang banyak uangnya saat belanja oleh-oleh haji atau umrah. Duh, sakitnya hati ini. Perasaan saya pun bercampur aduk antara sedih dan marah. Sebuah pelecehan yang merendahkan martabat bangsa, terutama para kaum perempuan. Yang lebih menyedihkan lagi, konon rumah-rumah penampungan mafia ini juga ada di Tanah Suci Makkah dan Madinah.

Kalau cerita rumah penampungan mafia ini benar-benar adanya tentu sangat menyedihkan. Karena itu, razia yang dilakukan Pemerintah Saudi terhadap para tenaga kerja asing ilegal ini harus kita sambut baik. Hingga kini jumlah TKI dan TKW ilegal kita di Saudi jumlahnya ribuan. Karena ilegal, mereka pun sulit mendapatkan perlindungan hukum apabila menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan.[]

Penulis : Ikhwanul Kiram Mashuri
Sumber : Republika Online

Read More

12:30 AM | 0 comments

Trik Erdogan Memperjuangkan Jilbab di Turki

Perdana Menteri (PM) Turki Recep Tayyib Erdogan atau lebih tepatnya Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) membutuhkan waktu hingga 10 tahun guna mengubah undang-undang yang melarang jilbab masuk ke institusi negara.

Dalam rentang 10 tahun itu istri sang PM dan sang presiden (Emine Erdogan dan Hayrunnisa Gul) terpaksa tidak bisa mendampingi suami mereka di rumah dinas dan istana negara. Karena alasan jilbab pula, PM Erdogan kemudian menyekolahkan kedua anak perempuannya ke Amerika Serikat dan Bosnia.

Bulan lalu, PM Erdogan mengumumkan paket reformasi yang telah disetujui parlemen. Paket reformasi itu mencakup antara lain pencabutan undang-undang yang melarang penggunaan jilbab di berbagai institusi pemerintah/negara.

Sebelumnya, larangan berjilbab di kampus-kampus, termasuk di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi negeri, juga telah dicabut. Dengan begitu, para pegawai negeri perempuan kini bebas mengenakan busana Muslimah dan laki-laki boleh memelihara jenggot. Namun, larangan memakai jilbab dan berjenggot masih tetap berlaku untuk tentara, polisi, hakim, dan jaksa.

Paket reformasi yang mencabut undang-undang larangan berbusana Muslimah di institusi pemerintah/negara ini merupakan lompatan besar dan merupakan beberhasilan partai pemerintah, Partai AKP pimpinan Erdogan. Sepuluh tahun lalu, atau tepatnya pada 2002, ketika AKP memenangkan pemilu dan mengantarkan Erdogan menjadi PM Turki, partai berhaluan Islam ini berjanji akan mencabut larangan mengenakan busana Muslimah ini di semua institusi pemerintah.

Namun, untuk merealisasikan janji itu ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan. Di Turki, meskipun 98 persen penduduknya beragama Islam, masalah jilbab atau hijab bukan hanya urusan beragama masing-masing individu. Jilbab sudah menjadi simbol politik.

Simbol bagi kalangan sekuler dan juga simbol bagi mereka yang peduli dengan agama Islam. Bagi partai-partai sekuler, larangan berjilbab di institusi-institusi pemerintah merupakan realisasi dan perwujudan dari Republik Turki modern yang didirikan oleh Mustafa Kamal Ataturk sejak 90 tahun lalu.

Turki modern yang dimaksud adalah dengan tetap menjaga dan memelihara kesekuleran negara. Yaitu dengan menghilangkan atau melarang simbol-simbol agama masuk dalam institusi-institusi pemerintah/negara. Termasuk larangan mengenakan atribut agama, terutama jilbab, di institusi-institusi negara tadi. Dengan kata lain, memperbolehkan atribut agama masuk di institusi pemerintah/negara berarti telah menghilangkan ciri dan status dari sekularisme Republik Turki modern.

Di lain pihak, kalangan Islam di Turki menyatakan bahwa sekuler yang benar justru memberikan kebebasan yang sebesar-besarnya kepada setiap individu untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing, antara lain mengenakan busana Muslim/Muslimah. Apalagi, umat Islam di Turki merupakan mayoritas. Karena itulah, kalangan Islam, terutama partai politiknya, terus berusaha memperjuangkan Islam, termasuk mengenakan atribut-atribut keagamaan.

Yang pertama memperjuangkan jilbab adalah Najmuddin Erbakan ketika menjadi PM Turki pada 1996. Namun, lantaran terlalu menonjolkan agenda Islam, ia akhirnya dikudeta oleh militer (1997) yang saat itu mepakan benteng dan penjaga sekularisme Turki. Bahkan, seorang anggota parlemen perempuan dari Partai Refah (Partai Kesejahteraan) pimpinan Erbakan, Marwah Qawaqiji, yang berhasil memasuki gedung parlemen dengan berjilbab, dipaksa keluar oleh para anggota parlemen lainnya dari partai kiri sekuler.

Belajar dari kasus Erbakan, Erdogan kemudian menggunakan trik lain ketika menjadi PM. Pertama, ia tidak pernah menonjolkan simbol-simbol keagamaan dalam memperjuangkan penerapan Islam, terutama yang menyangkut jilbab. Alasan yang ia kemukakan adalah hak asasi manusia (HAM). Dengan mengangkat HAM, menjadi tidak ada alasan bagi kalangan sekuler untuk menentangnya.

Apalagi, ketika meluncurkan paket reformasi, terutama yang terkait dengan jilbab, Erdogan menegaskan langkahnya itu sebagai bagian dari upaya memperkuat Turki mengajukan diri sebagai anggota penuh Uni Eropa. Yang terakhir ini juga merupakan keinginan kalangan sekuler selama bertahun-tahun namun terkendala lantaran banyaknya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintahan sekuler sebelumnya.

Kedua, ia harus membuktikan bahwa partainya ketika berkuasa mampu menyejahterakan rakyat dan meningkatkan ekonomi Turki. Hal inilah yang kemudian dibuktikan AKP selama 10 tahun berkuasa. Sebagai misal, pendapatan per kapita yang 10 tahun lalu hanya 3.000 dolar AS, kini--dalam masa 10 tahun pemerintahan Erdogan--sudah mencapai 14 ribu dolar.

Pertumbuhan ekonomi Turki rata-rata di atas enam persen/tahun. Bandingkan dengan negara-negara Eropa yang kini ekonominya terpuruk. Bahkan, Turki yang sepuluh tahun lalu dijuluki oleh Barat sebagai negara sakit, kini sudah menjadi kekuatan ekonomi ketujuh di Eropa.

Angka pengangguran juga sangat rendah. Begitu juga dengan korupsi. Selama menjadi PM, Erdogan memang sangat keras terhadap tindak korupsi dan pencucian uang negara. Apalagi, bila pelakunya adalah orang-orang dari partainya.

Dengan tingkat ekonomi dan kesejahteraan yang membaik, hal itu tentu tidak hanya dinikmati para pendukung AKP, tapi juga seluruh rakyat Turki, termasuk oleh kalangan oposisi dari kelompok sekuler dan liberal. Tak mengherankan bila kemudian Partai AKP dalam 10 tahun terakhir selalu menang dalam tiga kali pemilu. Perolehan suaranya pun selalu meningkat dari pemilu ke pemilu berikutnya.

Dengan kondisi demikian, Erdogan tidak terlalu sulit untuk meluncurkan berbagai paket reformasi. Termasuk, pencabutan larangan penggunaan jilbab di institusi-institusi negara.[]

Penulis : Ikhwanul Kiram Mashuri
Sumber : ROL

Read More

6:50 PM | 0 comments

Di Balik Berita “Jihad Seks” Wanita Tunisia ke Suriah

Akhir pekan ini sejumlah situs nasional seperti Tempo dan Merdeka merilis berita adanya gerakan “jihad seks” wanita-wanita Tunisia ke Suriah. Menurut berita itu, mengutip Menteri Dalam Negeri Tunisia Lotfi Bin Jeddo, wanita-wanita tersebut datang ke Suriah untuk ‘menghibur’ pejuang oposisi. Setelah berhubungan dengan 20, 30, atau 100 laki-laki, mereka kembali ke Tunisia dalam kondisi hamil.

Jika berita ini benar, maka ini menjadi tamparan keras bagi pejuang oposisi yang tengah berusaha menggulingkan rezim diktator Basyar Assad. Padahal selama ini, aliran syiah yang dianut Assad-lah yang mengenal konsep nikah mut’ah (kawin kontrak). Lalu, benarkah berita ini? Mari kita lihat.

Sumber Berita
Berita “jihad seks” ini, baik yang dirilis Tempo maupun Merdeka, keduanya bersumber dari sumber yang sama yakni Al Arabiya. Istilah “jihad seks” juga dikenalkan oleh Al Arabiya sejak beberapa bulan yang lalu. Bahkan, media ini membuat label “jihad seks” sebagai salah satu topik.

Al Arabiya yang dikenal sebagai perpanjangan tangan kerajaan Arab Saudi, memiliki ‘kebijakan’ yang sehaluan dengan rezim kerajaan. Dari berita-berita sebelumnya diketahui bahwa Al Arabiya kerap kontra terhadap gerakan revolusi yang menggulingkan pemerintahan, terlebih gerakan jihad seperti Al Qaida. Seperti halnya pemerintah Arab Saudi, Al Arabiya juga tidak menyukai gerakan Ikhwanul Muslimin sehingga pemberitaan tentang gerakan ini cenderung bernada negatif. Di Suriah, dua kelompok utama pejuang oposisi yang tengah melawan rezim Basyar Assad berasal dari dua gerakan yang dibenci tersebut. Jabhan Nusrah, Batalyon Yarmouk dan sejenisnya berafiliasi ke Al Qaida. Sedangkan FSA disinyalir berafiliasi kepada Ikhwanul Muslimin. Dari sini terlihatlah benang merah, bahwa suksesnya isu “jihad seks” akan merusak reputasi pejuang oposisi dan reputasi jihad.

Isu “Jihad Seks” Pernah Diujicobakan kepada Ikhwan
Bukan kali ini saja Al Arabiya mengembangkan isu tentang “jihad seks”. Sebelumnya, isu ini pernah diujicobakan untuk menghantam Ikhwanul Muslimin, tepatnya pada 13 Juli lalu. Judulnya juga cukup provokatif: “Demonstran pro Mursi tengah menunggu sinyal untuk ‘jihad seks’”. Namun, isu itu gagal. Ikhwanul Muslimin terlalu “kokoh” untuk dihantam dengan isu murahan semacam itu, dan tidak ada orang Mesir yang mempercayainya.

Rekam jejak berita palsu Al Arabiya
Al Arabiya mungkin masih dipercaya banyak orang Arab dalam banyak segmen berita. Tetapi dalam kaitannya dengan politik serta menyikapi gerakan dakwah dan jihad, media ini memiliki rekam jejak yang buruk. Dalam soal Mesir, Al Arabiya menyajikan berita-berita yang pro kudeta, bertolak belakang dengan Al Jazeera yang lebih terpercaya.

Selain kerap menyimpangkan berita soal Ikhwanul Muslimin, Al Arabiya juga pernah membuat berita palsu soal Hamas di Palestina. Akibat berita palsu yang menyebutkan Hamas memberikan bantuan ‘keamanan’ kepada Mesir ini dan kampanye negatif yang dilakukannya, Jaksa Agung memutuskan menutup kantor Al Arabiya itu di Gaza.

Sangat mungkin bahwa isu “jihad seks” kali ini juga berita palsu. Dan anehnya, dalam merilis berita ini Al Arabiya tidak mengutip media terpercaya dari dalam neger Tunisia sama sekali.

Permainan Media
Lepas dari benar tidaknya adanya wanita Tunisa yang menjadi “penghibur” oposisi di Suriah, jelas bahwa istilah “jihad seks” merupakan perang isu dan upaya memberikan stigma negatif kepada jihad di Suriah yang selama ini memiliki reputasi cukup bagus. Mengapa tidak memakai istilah prostitusi atau yang sejenis? Mengapa memakai kata jihad?

Ayat 32 dari surat At Taubah mengingatkan kita: “Mereka berkehendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan- ucapan) mereka...”

Terlebih, pihak Tentara Pembebasan Suriah (FSA) telah mengeluarkan pernyataan membantah berita tersebut. Pejabat FSA menegaskan bahwa tidak ada tanda-tanda praktik tersebut di wilayah yang berada di bawah kendali mereka. Ia mensinyalir berita itu hanya permainan media, sebab tidak mungkin bagi mujahidin melakukan "jihad seks" yang pada hakikatnya adalah perzinaan yang keji.

Selain itu, diketahui pula bahwa foto yang digunakan Al Arabiya adalah foto palsu.

Wallahu a’lam bish shawab. [Abu Nida]

Read More

7:00 PM | 0 comments