AKP memang fenomenal. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Turki modern, pelindung negara sekuler - peradilan dan militer - ditantang oleh pemerintahan Islam yang tidak lain adalah pemerintahan AKP.
Tanggal 12 September 2010, ditetapkan sebagai hari referendum oleh pemerintah. Itu artinya, tepat tiga puluh tahun setelah kudeta militer 1980, rakyat Turki menentukan masa depan negaranya. Para pemilih pada hari itu pergi ke tempat pemungutan suara untuk memilih pada amandemen konstitusi terbesar sejak konstitusi saat ini diadopsi pada tahun 1982 lalu.
Apa yang Diamandemen?
Hal fundamental yang diamandemen adalah pasal 15 konstitusi yang sebelumnya memberikan hak istimewa militer Turki selaku pelindung sekulerisme. Dengan amandemen itu, terbuka jalan bagi pengadilan jenderal yang bertanggung jawab langsung atas kudeta militer 1980. Pada kudeta itu ribuan kaum kiri, nasionalis dan Kurdi ditangkap atau disiksa.
Melalui amandemen ini juga semakin terbuka lebar demokratisasi di Turki, setelah sebelumnya militer sangat berkuasa atas negara sehingga banyak pengekangan atas hak-hak sipil. Yang lebih penting, bagi mayoritas warga muslim Turki, amandemen ini merupakan peluang menerapkan nilai-nilai Islam yang sebelumnya dianggap sesuatu yang haram oleh militer dan peradilan.
Islamisasi atau Demokratisasi?
Lepas dari dukungan rakyat yang antusias berpartisipasi, referendum 12 September 2010 tetap tidak bisa lepas dari pro-kontra, khususnya oleh partai oposisi. Mereka mengkhawatirkan bahwa referendum ini merupakan jalan menuju islamisasi Turki. Para oposisi yang mempersoalkan ini memang berlatar belakang sekuler atau liberal.
Sementara AKP sendiri tetap berusaha meyakinkan mereka bahwa keputusan referendum yang telah ditetapkan adalah jalan bagi demokratisasi yang lebih progresif untuk Turki.
Sebagian kalangan menilai bahwa bahasa publik yang digunakan AKP menunjukkan cerdasnya strategi partai berhaluan Islam itu. Dengan kecerdasan dan kekuatan dukungan rakyat, pada tahun 2008 AKP berhasil lolos dari larangan Mahkamah Konstitusi atas tuduhan merusak negara sekuler. Pengadilan yang sama tahun itu dicabut melalui amandemen oleh parlemen yang didominasi AKP. Hasilnya, hukum secara resmi mengizinkan wanita muslimah untuk mengenakan jilbab di universitas negeri.
Israel Merespon Khawatir
Paska referendum, Israel yang sejak lama menjadikan Turki sebagai mitra menunjukkan kekhawatirannya. Referendum itu berpeluang menyeret tokoh militer yang bertanggungjawab atas kudeta 1980. Padahal petinggi militer itulah yang menjadi sekutu Israel. Tanpa mereka, Israel akan kehilangan banyak kepentingan di Turki. Terlebih jika Turki semakin mengarah ke Islamisasi.
Seringnya sikap Turki yang berani menentang Israel akhir-akhir ini, khususnya terkait masalah Palestina, dianggap sebagai awal penentangan yang tidak menggembirakan. Kekhawatiran ini juga diungkapkan langsung oleh Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu.[AN/bsb]
Tanggal 12 September 2010, ditetapkan sebagai hari referendum oleh pemerintah. Itu artinya, tepat tiga puluh tahun setelah kudeta militer 1980, rakyat Turki menentukan masa depan negaranya. Para pemilih pada hari itu pergi ke tempat pemungutan suara untuk memilih pada amandemen konstitusi terbesar sejak konstitusi saat ini diadopsi pada tahun 1982 lalu.
Apa yang Diamandemen?
Hal fundamental yang diamandemen adalah pasal 15 konstitusi yang sebelumnya memberikan hak istimewa militer Turki selaku pelindung sekulerisme. Dengan amandemen itu, terbuka jalan bagi pengadilan jenderal yang bertanggung jawab langsung atas kudeta militer 1980. Pada kudeta itu ribuan kaum kiri, nasionalis dan Kurdi ditangkap atau disiksa.
Melalui amandemen ini juga semakin terbuka lebar demokratisasi di Turki, setelah sebelumnya militer sangat berkuasa atas negara sehingga banyak pengekangan atas hak-hak sipil. Yang lebih penting, bagi mayoritas warga muslim Turki, amandemen ini merupakan peluang menerapkan nilai-nilai Islam yang sebelumnya dianggap sesuatu yang haram oleh militer dan peradilan.
Islamisasi atau Demokratisasi?
Lepas dari dukungan rakyat yang antusias berpartisipasi, referendum 12 September 2010 tetap tidak bisa lepas dari pro-kontra, khususnya oleh partai oposisi. Mereka mengkhawatirkan bahwa referendum ini merupakan jalan menuju islamisasi Turki. Para oposisi yang mempersoalkan ini memang berlatar belakang sekuler atau liberal.
Sementara AKP sendiri tetap berusaha meyakinkan mereka bahwa keputusan referendum yang telah ditetapkan adalah jalan bagi demokratisasi yang lebih progresif untuk Turki.
Sebagian kalangan menilai bahwa bahasa publik yang digunakan AKP menunjukkan cerdasnya strategi partai berhaluan Islam itu. Dengan kecerdasan dan kekuatan dukungan rakyat, pada tahun 2008 AKP berhasil lolos dari larangan Mahkamah Konstitusi atas tuduhan merusak negara sekuler. Pengadilan yang sama tahun itu dicabut melalui amandemen oleh parlemen yang didominasi AKP. Hasilnya, hukum secara resmi mengizinkan wanita muslimah untuk mengenakan jilbab di universitas negeri.
Israel Merespon Khawatir
Paska referendum, Israel yang sejak lama menjadikan Turki sebagai mitra menunjukkan kekhawatirannya. Referendum itu berpeluang menyeret tokoh militer yang bertanggungjawab atas kudeta 1980. Padahal petinggi militer itulah yang menjadi sekutu Israel. Tanpa mereka, Israel akan kehilangan banyak kepentingan di Turki. Terlebih jika Turki semakin mengarah ke Islamisasi.
Seringnya sikap Turki yang berani menentang Israel akhir-akhir ini, khususnya terkait masalah Palestina, dianggap sebagai awal penentangan yang tidak menggembirakan. Kekhawatiran ini juga diungkapkan langsung oleh Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu.[AN/bsb]
0 comments:
Post a Comment