Setelah Kapolri Jenderal Sutarman mengizinkan polwan Muslimah memakai jilbab mulai hari ini, sejumlah pihak mengusulkan agar TNI juga melakukan hal yang sama. Salah satunya, pengamat militer Wawan Hadi.
Wawan mengatakan, para pemimpin TNI baik KSAD, KSAU, KSAL, maupun yang tertinggi panglima TNI sebaiknya mengikuti jejak Kapolri. Terlebih, keempat petinggi TNI tersebut adalah rekan seangkatan Sutarman semasa mengenyam pendidikan Akabri lulusan 1981 silam.
"Ini kan soal syariah dan akidah yang diterapkan di dunia kerja. Tidak masalah, lagi pula bila diterapkan pada tentara,kinerja mereka tidak akan terganggu," kata Wawan dikutip dari ROL, Rabu (20/11).
Sementara itu, Markas Besar TNI menyatakan penggunaan jilbab bagi prajurit wanita tidaklah dipermasalahkan. Namun, cara berpakaian tersebut, belum dinyatakan resmi sebagai aturan seragam kedinasan.
Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Laksamana Muda Iskandar Sitompul mengatakan, saat ini memang belum ada aturannya. Dan dalam tata upacara militer, seragam TNI untuk wanita tidak disertai jilbab.
"Tapi tidak masalah kalau mereka mau mengenakannya," kata Iskandar.
Menurutnya, hal tersebut bukanlah masalah di internal TNI. Sebab, seperti di Aceh, pihaknya bisa menyesuaikan dengan aturan adat setempat. Sedangkan, di Jakarta dan sejumlah daerah lain, jilbab masih menjadi pilihan.
Iskandar menambahkan, kalau memang dianggap perlu, nantinya pihak TNI akan coba merevisi kembali aturan berseragam khusus wanita. Tapi untuk saat ini, belum ada arahan atau instruksi tersebut.
"Aturan kan masih bisa diubah. Kalau perlu direvisi, akan kami ubah," ujar Iskandar. [AM/ROL/bersamadakwah]
Wawan mengatakan, para pemimpin TNI baik KSAD, KSAU, KSAL, maupun yang tertinggi panglima TNI sebaiknya mengikuti jejak Kapolri. Terlebih, keempat petinggi TNI tersebut adalah rekan seangkatan Sutarman semasa mengenyam pendidikan Akabri lulusan 1981 silam.
"Ini kan soal syariah dan akidah yang diterapkan di dunia kerja. Tidak masalah, lagi pula bila diterapkan pada tentara,kinerja mereka tidak akan terganggu," kata Wawan dikutip dari ROL, Rabu (20/11).
Sementara itu, Markas Besar TNI menyatakan penggunaan jilbab bagi prajurit wanita tidaklah dipermasalahkan. Namun, cara berpakaian tersebut, belum dinyatakan resmi sebagai aturan seragam kedinasan.
Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Laksamana Muda Iskandar Sitompul mengatakan, saat ini memang belum ada aturannya. Dan dalam tata upacara militer, seragam TNI untuk wanita tidak disertai jilbab.
"Tapi tidak masalah kalau mereka mau mengenakannya," kata Iskandar.
Menurutnya, hal tersebut bukanlah masalah di internal TNI. Sebab, seperti di Aceh, pihaknya bisa menyesuaikan dengan aturan adat setempat. Sedangkan, di Jakarta dan sejumlah daerah lain, jilbab masih menjadi pilihan.
Iskandar menambahkan, kalau memang dianggap perlu, nantinya pihak TNI akan coba merevisi kembali aturan berseragam khusus wanita. Tapi untuk saat ini, belum ada arahan atau instruksi tersebut.
"Aturan kan masih bisa diubah. Kalau perlu direvisi, akan kami ubah," ujar Iskandar. [AM/ROL/bersamadakwah]
0 comments:
Post a Comment