Mengamati pemberitaan di negeri ini, membuat siapa yang tak arif menjadi bingung. Bahkan, dalam taraf yang parah bisa menjadi antipati. Apalagi, sebagian besar masyarakat kita masih menjadikan berita sebagai barang langka. Pasalnya, masalah perut masih mendominasi, ketimbang mengkonsumsi data, angka dan berita yang tak jelas juntrungnya.
Keadaan ini diperparah dengan adanya perselingkuhan pemilik media dengan konten berita. Sehingga, pemberitaan tak lagi obyektif. Semua konten, harus sesuai dengan kemauan pemilik modal. Sehingga, wartawan maupun reporter di lapangan, ‘dipaksa’ untuk mengikuti kemauan pemodal. Apa alasannya? Demi mengenyangkan perut, karena itu perintah kerja, dan seterusnya. Meskipun, kita mengakui, masih banyak awak media yang profesional. Namun, seprofesional apapun, jika konten yang mereka sajikan tak sesuai dengan pemilik modal, mau dipublis di mana? Siapa yang mau mempublis?
Mari, kita sedikit kilas balik. Mumpung masih di pekan pertama tahun 2014. Akhir 2013, semua media diisi dengan pemberitaan Pesta Tahun Baru yang diadakan di Ibu Kota. Mulai dari pendirian panggung, penutupan jalan, informasi transportasi yang dibuka 24 jam, hingga pemimpin tertinggi provinsi itu yang melakukan duet dengan ‘lawan’ politiknya sebelum naik menjadi Jakarta 1.
Pertanyaannya, apakah pentingnya pesta itu? Sebuah gelaran bertajuk ‘pesta rakyat’ di 12 titik panggung, dengan dana 1 milyar dan menghasilkan sampah 200 ton? Jika kita mau berpikir, yang untung siapa? Ya pemodal, ya pemilik panggung, yang makelar petasan, dan pemodal-pemodal lain, termasuk pemilik stasiun televisi dan artis-artis yang hobi cerai itu.
Penjual keliling? Ya, mereka memang untung, tapi hanya sekali dalam setahun. Padahal, seharusnya mereka bisa lebih diberdayakan. Bagi penonton yang berdalih dihibur? Tengok saja, jika perlu lakukan survei, dari sekian juta orang yang datang, berapa yang berhasil bangun Shubuh dan menjalankan dua rakaat tepat waktu?
Tepat setelah pesta tahun baru itu, kita disuguhi dengan Drama Terorisme adegan lama. Ceritanyapun klasik. Banyak kejanggalan. Anehnya, aneka kejanggalan ini tidak dipublikasikan oleh media-media televisi itu. Enam orang ditembak mati. Sementara satu diantara mereka, didapati tidak terdapat luka tembak. Melainkan luka pada salah satu bahu dengan mata yang tercongkel.
Apakah mereka sangat stres sehingga harus membunuh satu demi satu warga yang baru terduga sebagai teroris? Ataukah mereka ingin mendapatkan angpao tahun baru dari Bos Amerika? Yang penting untuk kita ingat, jika kemarin mereka yang ditembak, bukankah suatu ketika, siapapun kita bisa menjadi sasaran tembak juga? Apalagi selama ini sering terjadi ‘salah’ tembak dengan berbagai dalih? Anehnya, berita ini terus menerus diputar, dengan esensi yang tak jelas. Masayarakat awam yang hanya hobi menonton televisi, langsung beranggapan, bahwa mereka adalah teroris. Parahnya lagi, dikaitkan dengan Islam, jilbab, jenggot dan celana cingkrang. Puncak dari drama terorisme ini adalah pelarangan edar buku-buku tulisan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir. Jadi mirip rezim sekuler saja negeri kita ini. Masih ingat buku Gurita Cikeas? Ada yang tahu nasib buku ini?
Drama ini ternyata tak terlalu seksi. Terbukti, pemberitaan dialihkan ke isu Komersialisasi Doa. Ini lebih aneh. Yang mempunyai program sudah mengakui kesalahan, dan mencabut program itu. Tapi, beliaunya dipanggil terus. Mulai stasiun A, B, dan seterusnya. Pola pemanggilannyapun terus menerus. Mulai pagi, siang, sore hinga malam. Yang menggelikan, jenis pertanyaannya sama.
Berita komersialisasi doa ini tidak berlangsung lama. Karena Drama Terorisme masih sedikit cerita. Sayangnya, sutradara salah perhitungan. Drama ini tak begitu diminati, sehingga pemberitaan beralih ke Dagelan Kenaikan Harga Gas. Ini lebih garing, kawan!
Begini, sebelum menaikkan harga, Pertamina seharunya berkoordinasi dulu dengan Menteri BUMN dan Pak Presiden. Lantas, Pertamina baru mengumumkan kenaikan. Kenaikanpun diumumkan, dengan harga yang melangit. Lantas, di hari libur, Pak Presiden mengadakan Rapat Terbatas. Temanya, agar Pertamina meninjau kembali kenaikan harga gas lantaran memberatkan masyarakat. Bahasanya manis sekali, “Kemarin, Kami kurang koordinasi.” Sang Menteri pun mengangguk, dan hari berikutnya, harga LPG tetap naik meski tak semelambung sebelumnya.
Jika kita mau mengamati sedikit lebih seksama, nampaknya strategi yang dijalankan sangat kentara maksudnya. Ada yang bilang pencitraan di pemilu mendatang, ada yang bilang menaikkan pamor partai pemimpin, dan seterusnya. Jika saya boleh memilih, maka saya memilih mengamini pendapat Glen Fredly dalam Mata Najwa Rabu malam kemarin, “Keberhasilan Presiden dalam dua periode ini ya bikin album.” Tentu, kita tidak menafikan kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan, dan semoga menjadi kontribusi bagi bangsa ini.
Selanjutnya, yang paling baru, adalah Humor Perselingkuhan KPK. Ini berita juga menyedot media-media televisi untuk meliputnya. Saya ingin mengatakan, sebelum anda menghakimi, bahwa saya tidak sedang melawan KPK, saya malah menginginkan agar KPK lebih profesional dan tidak tebang pilih. Karena, dalam pandangan saya yang tak pandai ini, banyak kejanggalan yang kemudian dibela oleh banyak pihak.
Begini, Nazaruddin diburu sampai Kolombia. Ada yang tahu berapa dana yang digunakan dalam perburuan itu? Dari Nazaruddin disampaikan pengakuan bahwa Andi Malarangeng dan Anas Urbaningrum terlibat. KPK menetapkan keduanya sebagai tersangka. Anehnya, kenapa Andi dan Anas tidak dijemput untuk ditahan? Apakah dana untuk menjemput keduanya lebih besar dibanding dana yang digunakan untuk menjemput Nazaruddin di Kolombia? Apakah keberadaan keduanya lebih tersembunyi dibanding keberadaan Gayus Tambunan yang sempat jalan ke mana-mana sebelum akhirnya ditangkap?
Hingga kini, Andi sudah ditangkap. Tapi, Anas masih berkeliaran. Sudah dua kali dipanggil, dan Anas selalu menolak hadir. Banyak pihak yang kemudian meminta agar Anas kooperatif, ada juga yang mendukung agar Anas ‘melawan’ ketidakadilan KPK. Pemberitaan ini semakin gelap ketika ada yang mengatakan bahwa sebelumnya, salah satu ketua KPK mendatangi Cikeas dengan Wamen Dani Idrayana.
Humor ala KPK ini, semakin menunjukkan bahwa KPK tidak mempunyai prosedur yang jelas. Salah satunya, ada perbedaan perlakuan. Sama-sama dinyatakan tersangka oleh KPK, tapi beda perlakuan. Ada yang dijemput paksa, padahal baru terduga. Ada yang dicari hingga keliling dunia, ada yang dibiarkan di rumahnya bahkan sampai membuat organisasi baru, ada yang diperiksa di rumahnya karena punya jabatan dekat dengan pemimpin, dan seterusnya.
Lantas, mereka juga terkutat dalam kasus-kasus yang bukan esensi. Lebih asyik kepada kasus kecil. Sedangkan kasus besar yang menyeret pejabat negara, mantan menteri, dan pejabat lain, seakan tidak disentuh. Aneka dalih diberikan, aneka alasan disampaikan. Baik yang logis maupun tidak. Parahnya, sisi tendensius KPK ini semakin terasa.
Sebut saja satu contoh, ketika Ridwan Hakim akan diperiksa sebagai saksi. Anehnya, Ridwan Hakim diberitakan sebagai anaknya siapa, bapaknya dari partai apa. Padahal, tak ada kaitannya. Belakangan, ketika Ridwan Hakim bersaksi bahwa dia belajar bisnis dengan Bunda Putri ataupun Seng Man, KPK mandeg. Padahal, menurut banyak sumber Bunda Putri dan Seng Man ini dekat dengan Cikeas.
Sebelum itu, ketika Ridwan Hakim akan diperiksa, dia sudah dimasukkan dalam daftar orang yang tidak diijinkan pergi ke luar negeri. Sementara itu, Menteri Sri Mulyani yang nyata ‘kontribusi’nya dalam Mega Skandal Century, tidak dicekal ketika akan pergi ke Amerika dalam menjalankan tugasnya sebagai salah satu direktur IMF. Sampai sekarang, KPK juga terkesan tidak menyentuh Sri Mulyani, mungkin karena bukan muhrim. Karena sentuhan dengan bukan muhrim, termasuk dalam dosa.
Akhirnya, ini hanyalah oret-oretan sederhana. Jika benar, silahkan diambil. Kalau salah, mohon dimaafkan. Yang ingin kami sampaikan, jangan sibuk dengan pemberitaan media yang tidak jelas keberpihakan dan latar belakangnya. Lebih baik, mulai sekarang, kita berupaya untuk mengikuti apa yang disarankan oleh Sayyid Quthb agar kita menjadi media bagi diri kita masing-masing. Jangan lupa juga, One Day One Juz.
Salam sepenuh cinta, semoga kita tetap bahagia. [Pirman]
Keadaan ini diperparah dengan adanya perselingkuhan pemilik media dengan konten berita. Sehingga, pemberitaan tak lagi obyektif. Semua konten, harus sesuai dengan kemauan pemilik modal. Sehingga, wartawan maupun reporter di lapangan, ‘dipaksa’ untuk mengikuti kemauan pemodal. Apa alasannya? Demi mengenyangkan perut, karena itu perintah kerja, dan seterusnya. Meskipun, kita mengakui, masih banyak awak media yang profesional. Namun, seprofesional apapun, jika konten yang mereka sajikan tak sesuai dengan pemilik modal, mau dipublis di mana? Siapa yang mau mempublis?
Mari, kita sedikit kilas balik. Mumpung masih di pekan pertama tahun 2014. Akhir 2013, semua media diisi dengan pemberitaan Pesta Tahun Baru yang diadakan di Ibu Kota. Mulai dari pendirian panggung, penutupan jalan, informasi transportasi yang dibuka 24 jam, hingga pemimpin tertinggi provinsi itu yang melakukan duet dengan ‘lawan’ politiknya sebelum naik menjadi Jakarta 1.
Pertanyaannya, apakah pentingnya pesta itu? Sebuah gelaran bertajuk ‘pesta rakyat’ di 12 titik panggung, dengan dana 1 milyar dan menghasilkan sampah 200 ton? Jika kita mau berpikir, yang untung siapa? Ya pemodal, ya pemilik panggung, yang makelar petasan, dan pemodal-pemodal lain, termasuk pemilik stasiun televisi dan artis-artis yang hobi cerai itu.
Penjual keliling? Ya, mereka memang untung, tapi hanya sekali dalam setahun. Padahal, seharusnya mereka bisa lebih diberdayakan. Bagi penonton yang berdalih dihibur? Tengok saja, jika perlu lakukan survei, dari sekian juta orang yang datang, berapa yang berhasil bangun Shubuh dan menjalankan dua rakaat tepat waktu?
Tepat setelah pesta tahun baru itu, kita disuguhi dengan Drama Terorisme adegan lama. Ceritanyapun klasik. Banyak kejanggalan. Anehnya, aneka kejanggalan ini tidak dipublikasikan oleh media-media televisi itu. Enam orang ditembak mati. Sementara satu diantara mereka, didapati tidak terdapat luka tembak. Melainkan luka pada salah satu bahu dengan mata yang tercongkel.
Apakah mereka sangat stres sehingga harus membunuh satu demi satu warga yang baru terduga sebagai teroris? Ataukah mereka ingin mendapatkan angpao tahun baru dari Bos Amerika? Yang penting untuk kita ingat, jika kemarin mereka yang ditembak, bukankah suatu ketika, siapapun kita bisa menjadi sasaran tembak juga? Apalagi selama ini sering terjadi ‘salah’ tembak dengan berbagai dalih? Anehnya, berita ini terus menerus diputar, dengan esensi yang tak jelas. Masayarakat awam yang hanya hobi menonton televisi, langsung beranggapan, bahwa mereka adalah teroris. Parahnya lagi, dikaitkan dengan Islam, jilbab, jenggot dan celana cingkrang. Puncak dari drama terorisme ini adalah pelarangan edar buku-buku tulisan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir. Jadi mirip rezim sekuler saja negeri kita ini. Masih ingat buku Gurita Cikeas? Ada yang tahu nasib buku ini?
Drama ini ternyata tak terlalu seksi. Terbukti, pemberitaan dialihkan ke isu Komersialisasi Doa. Ini lebih aneh. Yang mempunyai program sudah mengakui kesalahan, dan mencabut program itu. Tapi, beliaunya dipanggil terus. Mulai stasiun A, B, dan seterusnya. Pola pemanggilannyapun terus menerus. Mulai pagi, siang, sore hinga malam. Yang menggelikan, jenis pertanyaannya sama.
Berita komersialisasi doa ini tidak berlangsung lama. Karena Drama Terorisme masih sedikit cerita. Sayangnya, sutradara salah perhitungan. Drama ini tak begitu diminati, sehingga pemberitaan beralih ke Dagelan Kenaikan Harga Gas. Ini lebih garing, kawan!
Begini, sebelum menaikkan harga, Pertamina seharunya berkoordinasi dulu dengan Menteri BUMN dan Pak Presiden. Lantas, Pertamina baru mengumumkan kenaikan. Kenaikanpun diumumkan, dengan harga yang melangit. Lantas, di hari libur, Pak Presiden mengadakan Rapat Terbatas. Temanya, agar Pertamina meninjau kembali kenaikan harga gas lantaran memberatkan masyarakat. Bahasanya manis sekali, “Kemarin, Kami kurang koordinasi.” Sang Menteri pun mengangguk, dan hari berikutnya, harga LPG tetap naik meski tak semelambung sebelumnya.
Jika kita mau mengamati sedikit lebih seksama, nampaknya strategi yang dijalankan sangat kentara maksudnya. Ada yang bilang pencitraan di pemilu mendatang, ada yang bilang menaikkan pamor partai pemimpin, dan seterusnya. Jika saya boleh memilih, maka saya memilih mengamini pendapat Glen Fredly dalam Mata Najwa Rabu malam kemarin, “Keberhasilan Presiden dalam dua periode ini ya bikin album.” Tentu, kita tidak menafikan kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan, dan semoga menjadi kontribusi bagi bangsa ini.
Selanjutnya, yang paling baru, adalah Humor Perselingkuhan KPK. Ini berita juga menyedot media-media televisi untuk meliputnya. Saya ingin mengatakan, sebelum anda menghakimi, bahwa saya tidak sedang melawan KPK, saya malah menginginkan agar KPK lebih profesional dan tidak tebang pilih. Karena, dalam pandangan saya yang tak pandai ini, banyak kejanggalan yang kemudian dibela oleh banyak pihak.
Begini, Nazaruddin diburu sampai Kolombia. Ada yang tahu berapa dana yang digunakan dalam perburuan itu? Dari Nazaruddin disampaikan pengakuan bahwa Andi Malarangeng dan Anas Urbaningrum terlibat. KPK menetapkan keduanya sebagai tersangka. Anehnya, kenapa Andi dan Anas tidak dijemput untuk ditahan? Apakah dana untuk menjemput keduanya lebih besar dibanding dana yang digunakan untuk menjemput Nazaruddin di Kolombia? Apakah keberadaan keduanya lebih tersembunyi dibanding keberadaan Gayus Tambunan yang sempat jalan ke mana-mana sebelum akhirnya ditangkap?
Hingga kini, Andi sudah ditangkap. Tapi, Anas masih berkeliaran. Sudah dua kali dipanggil, dan Anas selalu menolak hadir. Banyak pihak yang kemudian meminta agar Anas kooperatif, ada juga yang mendukung agar Anas ‘melawan’ ketidakadilan KPK. Pemberitaan ini semakin gelap ketika ada yang mengatakan bahwa sebelumnya, salah satu ketua KPK mendatangi Cikeas dengan Wamen Dani Idrayana.
Humor ala KPK ini, semakin menunjukkan bahwa KPK tidak mempunyai prosedur yang jelas. Salah satunya, ada perbedaan perlakuan. Sama-sama dinyatakan tersangka oleh KPK, tapi beda perlakuan. Ada yang dijemput paksa, padahal baru terduga. Ada yang dicari hingga keliling dunia, ada yang dibiarkan di rumahnya bahkan sampai membuat organisasi baru, ada yang diperiksa di rumahnya karena punya jabatan dekat dengan pemimpin, dan seterusnya.
Lantas, mereka juga terkutat dalam kasus-kasus yang bukan esensi. Lebih asyik kepada kasus kecil. Sedangkan kasus besar yang menyeret pejabat negara, mantan menteri, dan pejabat lain, seakan tidak disentuh. Aneka dalih diberikan, aneka alasan disampaikan. Baik yang logis maupun tidak. Parahnya, sisi tendensius KPK ini semakin terasa.
Sebut saja satu contoh, ketika Ridwan Hakim akan diperiksa sebagai saksi. Anehnya, Ridwan Hakim diberitakan sebagai anaknya siapa, bapaknya dari partai apa. Padahal, tak ada kaitannya. Belakangan, ketika Ridwan Hakim bersaksi bahwa dia belajar bisnis dengan Bunda Putri ataupun Seng Man, KPK mandeg. Padahal, menurut banyak sumber Bunda Putri dan Seng Man ini dekat dengan Cikeas.
Sebelum itu, ketika Ridwan Hakim akan diperiksa, dia sudah dimasukkan dalam daftar orang yang tidak diijinkan pergi ke luar negeri. Sementara itu, Menteri Sri Mulyani yang nyata ‘kontribusi’nya dalam Mega Skandal Century, tidak dicekal ketika akan pergi ke Amerika dalam menjalankan tugasnya sebagai salah satu direktur IMF. Sampai sekarang, KPK juga terkesan tidak menyentuh Sri Mulyani, mungkin karena bukan muhrim. Karena sentuhan dengan bukan muhrim, termasuk dalam dosa.
Akhirnya, ini hanyalah oret-oretan sederhana. Jika benar, silahkan diambil. Kalau salah, mohon dimaafkan. Yang ingin kami sampaikan, jangan sibuk dengan pemberitaan media yang tidak jelas keberpihakan dan latar belakangnya. Lebih baik, mulai sekarang, kita berupaya untuk mengikuti apa yang disarankan oleh Sayyid Quthb agar kita menjadi media bagi diri kita masing-masing. Jangan lupa juga, One Day One Juz.
Salam sepenuh cinta, semoga kita tetap bahagia. [Pirman]
0 comments:
Post a Comment