Partai Islam peserta pemilu 2014 akan bertambah satu lagi. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN) Jakarta memutuskan, Partai Bulan Bintang (PBB) layak menjadi peserta Pemilihan Umum 2014.
"Alhamdulillah baru saja diputuskan di PT TUN, PBB lolos sebagai peserta pemilu," kata Sekjen PBB, BM Wibowo, Kamis (7/3).
PT-TUN Jakarta memutuskan PBB menjadi peserta pemilu dan meminta KPU menerbitkan SK baru setelah mengkaji bukti dan fakta yang diajukan PBB terkait sengketa keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di dalam penetapan verifikasi faktual nomor 5 Tahun 2013.
Dalam sidang tersebut, PBB mengajukan masalah sengketa kuota 30 persen perempuan, PNS di Bantul, dan ketidakinginan tergugat melakukan verifikasi karena tidak memiliki KTP dan KTA. Padahal, menurut Ketua Majelis Hakim Arif Nurdu'a, seharusnya seluruh berkas yang telah diserahkan PBB tidak menjadi halangan dalam proses verifikasi faktual KPU.
Menyikapi keputusan itu, Ketua Dewan Syuro PBB Yusril Ihza Mahendra meminta KPU segera melaksanakan putusan PT-TUN. Pasalnya, tahapan Pemilu 2014 terus berjalan.
"Ketua Majelis tadi memerintahkan bahwa seluruh gugatan yang diajukan PBB itu dikabulkan dan memerintahkan kepada KPU mencabut Surat Keputusan Nomor 5 Tahun 2013 dan mewajibkan kepada KPU untuk merevisi PBB sebagai peserta Pemilu 2014," tegas Yusril yang juga kuasa hukum PBB. [JJ/Dtk/Kmp/bsb]
"Alhamdulillah baru saja diputuskan di PT TUN, PBB lolos sebagai peserta pemilu," kata Sekjen PBB, BM Wibowo, Kamis (7/3).
PT-TUN Jakarta memutuskan PBB menjadi peserta pemilu dan meminta KPU menerbitkan SK baru setelah mengkaji bukti dan fakta yang diajukan PBB terkait sengketa keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di dalam penetapan verifikasi faktual nomor 5 Tahun 2013.
Dalam sidang tersebut, PBB mengajukan masalah sengketa kuota 30 persen perempuan, PNS di Bantul, dan ketidakinginan tergugat melakukan verifikasi karena tidak memiliki KTP dan KTA. Padahal, menurut Ketua Majelis Hakim Arif Nurdu'a, seharusnya seluruh berkas yang telah diserahkan PBB tidak menjadi halangan dalam proses verifikasi faktual KPU.
Menyikapi keputusan itu, Ketua Dewan Syuro PBB Yusril Ihza Mahendra meminta KPU segera melaksanakan putusan PT-TUN. Pasalnya, tahapan Pemilu 2014 terus berjalan.
"Ketua Majelis tadi memerintahkan bahwa seluruh gugatan yang diajukan PBB itu dikabulkan dan memerintahkan kepada KPU mencabut Surat Keputusan Nomor 5 Tahun 2013 dan mewajibkan kepada KPU untuk merevisi PBB sebagai peserta Pemilu 2014," tegas Yusril yang juga kuasa hukum PBB. [JJ/Dtk/Kmp/bsb]
0 comments:
Post a Comment