Kunjungan delegasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke Myanmar mulai membuahkan hasil. Setelah melakukan sejumlah pertemuan dengan komunitas Muslim dan pemerintah, delegasi bertemu House of Representative alias DPR Myanmar, Kamis (23/8) sore.
Delegasi yang terdiri dari Hidayat Nur Wahid, Moh. Sohibul Iman, Nurhasan Zaidi, Ledia Hanifa dan dua staf Menteri Sosial itu melakukan kunjungan ke Myanmar sejak Selasa (21/8) lalu dalam rangka mencari solusi atas konflik muslim Rohingya.
“Misi kami mendorong pemerintah Myanmar agar membuka akses bagi bantuan kemanusiaan untuk para pengungsi di Rakhine/Arakan. Konflik itu mungkin dinyatakan sebagai masalah domestik, tapi dampaknya jelas melampaui batas negara. Di Indonesia ada sekitar 500 pengungsi Myanmar, belum lagi di perbatasan Bangladesh dan Thailand. Karena itu, kita harus cari solusi sesuai prinsip ASEAN,” kata Hidayat mengungkapkan misinya.
Pada Kamis (23/8) siang, delegasi PKS telah bertemu dengan Kementerian Kesejahteraan Sosial Myanmar. Keinginan PKS agar pemerintah Myanmar membuka akses bagi bantuan kemanusiaan ke Rakhine mendapatkan sambutan dari pihak kementerian.
Sementara itu, komunitas Muslim Myanmar yang dikunjungi PKS menjelaskan bahwa setiap bantuan harus seizin pemerintah dan diberikan kepada kedua belah pihak secara proporsional.
"Selain tentang bantuan, hal lain juga tersampaikan bahwa tidak mudah untuk memperoleh kartu identitas di sini. Dalam sebuah keluarga: bapak, ibu, anak pertama bisa dapat identitas. Tapi anak kedua dan ketiga tidak dapat. Meskipun sudah lama diajukan. Tetapi ada juga keluarga yang seluruh anggotanya sudah mendapat kartu identitas," kata Ledia Hanifa melalui akun twitternya.
Aleg perempuan dari PKS itu menambahkan, ketiadaan kartu identitas itu menyebabkan mereka kesulitan mencari pekerjaan dan pengurusan administrasi lainnya. Namun, parlemen telah berjanji untuk menyelesaikan persoalan kewarganegaraan itu.
"Mudah-mudahan janji parlemen Myanmar untuk menyelesaikan persoalan kewarganegaraan ini benar-benar terbukti," harapnya. [IK/IM/tw.lh]
Delegasi yang terdiri dari Hidayat Nur Wahid, Moh. Sohibul Iman, Nurhasan Zaidi, Ledia Hanifa dan dua staf Menteri Sosial itu melakukan kunjungan ke Myanmar sejak Selasa (21/8) lalu dalam rangka mencari solusi atas konflik muslim Rohingya.
“Misi kami mendorong pemerintah Myanmar agar membuka akses bagi bantuan kemanusiaan untuk para pengungsi di Rakhine/Arakan. Konflik itu mungkin dinyatakan sebagai masalah domestik, tapi dampaknya jelas melampaui batas negara. Di Indonesia ada sekitar 500 pengungsi Myanmar, belum lagi di perbatasan Bangladesh dan Thailand. Karena itu, kita harus cari solusi sesuai prinsip ASEAN,” kata Hidayat mengungkapkan misinya.
Pada Kamis (23/8) siang, delegasi PKS telah bertemu dengan Kementerian Kesejahteraan Sosial Myanmar. Keinginan PKS agar pemerintah Myanmar membuka akses bagi bantuan kemanusiaan ke Rakhine mendapatkan sambutan dari pihak kementerian.
 |
| Delegasi PKS disambut Parlemen Myanmar |
"Selain tentang bantuan, hal lain juga tersampaikan bahwa tidak mudah untuk memperoleh kartu identitas di sini. Dalam sebuah keluarga: bapak, ibu, anak pertama bisa dapat identitas. Tapi anak kedua dan ketiga tidak dapat. Meskipun sudah lama diajukan. Tetapi ada juga keluarga yang seluruh anggotanya sudah mendapat kartu identitas," kata Ledia Hanifa melalui akun twitternya.
Aleg perempuan dari PKS itu menambahkan, ketiadaan kartu identitas itu menyebabkan mereka kesulitan mencari pekerjaan dan pengurusan administrasi lainnya. Namun, parlemen telah berjanji untuk menyelesaikan persoalan kewarganegaraan itu.
"Mudah-mudahan janji parlemen Myanmar untuk menyelesaikan persoalan kewarganegaraan ini benar-benar terbukti," harapnya. [IK/IM/tw.lh]
0 comments:
Post a Comment