Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banten menyatakan dukungannya atas fatwa MUI Pusat terkait perampasan atau penyitaan harta koruptor oleh negara. Dukungan juga mengalir dari sejumlah tokoh ulama dan pondok pesantren serta Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama' (PWNU) Provinsi Banten.
"Tentunya kami mendukung apa yang difatwakan MUI Pusat. Ini kan fatwa saja, dilaksanakan atau tidak tergantung pemerintah," kata Ketua MUI Banten H AM Romly di Serang, Selasa (3/7).
Namun demikian, kata dia, jika fatwa tersebut dilaksanakan, jangan seluruh harta milik koruptor yang dirampas, tetapi harus dipilih harta yang benar-benar berasal dari hasil kejahatan korupsi.
Menurutnya, fatwa MUI merupakan imbauan ulama yang tidak bisa dipaksakan. Hal ini karena, pelaksanaan fatwa MUI terkait perampasan harta koruptor dilakukan oleh penegak hukum. Menurutnya, kalangan ulama sudah sangat prihatin terhadap kasus korupsi di Indonesia, sehingga harus mengeluarkan fatwa. Meski demikian, kelemahan dari fatwa tersebut belum tentu dilaksanakan oleh pemerintah atau penegak hukum.
"Nanti fatwa MUI disampaikan ke pemerintah. Tentu saja, secara teknis dan implementasinya pemerintah yang akan melaksanakan fatwa MUI itu," kata Romly usai menghadiri Peringatan Isra dan Mikraj Nabi Muhammad SAW tingkat Provinsi Banten.
Sekretaris Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Banten Fatah Sulaeman mengatakan, untuk memperbaiki Bangsa ini, pihaknya setuju dengan fatwa MUI soal perampasan harta koruptor. Namun mekanisme tersebut harus diatur agar tidak salah tafsir.
"Jika mekanismenya benar, perampasan harta koruptor harus didukung," kata Fatah.
PWNU Provinsi Banten juga menyatakan sepakat dan mendukung terkait fatwa halal atas perampasan harta koruptor.
"Kalangan NU Banten sudah pasti setuju. Karena efek atau dampak korupsi begitu besar terhadap kehidupan Bangsa ini," kata Ketua PW NU Banten Makmur Masyhar.
MUI merekomendasikan penyitaan aset harta hasil korupsi. Rekomendasi diputuskan setelah MUI menggelar ijtima ulama komisi fatwa se-Indonesia di Pondok Pesantren Cipasung, Jawa Barat pada 29 Juni hingga 2 Juli 2012. MUI menilai penyitaan harta hasil korupsi sebagai salah satu cara memberikan efek jera bagi pelaku korupsi. [JJ/Rpb]
"Tentunya kami mendukung apa yang difatwakan MUI Pusat. Ini kan fatwa saja, dilaksanakan atau tidak tergantung pemerintah," kata Ketua MUI Banten H AM Romly di Serang, Selasa (3/7).
Namun demikian, kata dia, jika fatwa tersebut dilaksanakan, jangan seluruh harta milik koruptor yang dirampas, tetapi harus dipilih harta yang benar-benar berasal dari hasil kejahatan korupsi.
Menurutnya, fatwa MUI merupakan imbauan ulama yang tidak bisa dipaksakan. Hal ini karena, pelaksanaan fatwa MUI terkait perampasan harta koruptor dilakukan oleh penegak hukum. Menurutnya, kalangan ulama sudah sangat prihatin terhadap kasus korupsi di Indonesia, sehingga harus mengeluarkan fatwa. Meski demikian, kelemahan dari fatwa tersebut belum tentu dilaksanakan oleh pemerintah atau penegak hukum.
"Nanti fatwa MUI disampaikan ke pemerintah. Tentu saja, secara teknis dan implementasinya pemerintah yang akan melaksanakan fatwa MUI itu," kata Romly usai menghadiri Peringatan Isra dan Mikraj Nabi Muhammad SAW tingkat Provinsi Banten.
Sekretaris Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Banten Fatah Sulaeman mengatakan, untuk memperbaiki Bangsa ini, pihaknya setuju dengan fatwa MUI soal perampasan harta koruptor. Namun mekanisme tersebut harus diatur agar tidak salah tafsir.
"Jika mekanismenya benar, perampasan harta koruptor harus didukung," kata Fatah.
PWNU Provinsi Banten juga menyatakan sepakat dan mendukung terkait fatwa halal atas perampasan harta koruptor.
"Kalangan NU Banten sudah pasti setuju. Karena efek atau dampak korupsi begitu besar terhadap kehidupan Bangsa ini," kata Ketua PW NU Banten Makmur Masyhar.
MUI merekomendasikan penyitaan aset harta hasil korupsi. Rekomendasi diputuskan setelah MUI menggelar ijtima ulama komisi fatwa se-Indonesia di Pondok Pesantren Cipasung, Jawa Barat pada 29 Juni hingga 2 Juli 2012. MUI menilai penyitaan harta hasil korupsi sebagai salah satu cara memberikan efek jera bagi pelaku korupsi. [JJ/Rpb]
0 comments:
Post a Comment